Jakarta, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menunjukkan taringnya dalam memberantas praktik lancung di Tanah Air. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut mengungkap kasus dugaan korupsi terkait proyek peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, untuk tahun anggaran 2015. Tidak tanggung-tanggung, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dan melakukan serangkaian penggeledahan di 16 lokasi berbeda guna mengumpulkan bukti.

Penetapan tiga tersangka ini menandai babak baru dalam upaya membongkar dugaan penyelewengan dana negara dalam proyek infrastruktur tersebut. Dari ketiga tersangka, dua di antaranya berasal dari unsur penyelenggara negara, sementara satu tersangka lainnya merupakan pihak swasta. Kendati demikian, KPK hingga saat ini masih merahasiakan identitas para tersangka.

“KPK akan menyampaikan secara detail terkait pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk bagaimana konstruksi dari perkara dugaan tindak pidana korupsi peningkatan pembangunan jalan di Mempawah,” ujar anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Budi Prasetyo menambahkan bahwa KPK optimistis para tersangka akan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. Lembaga ini berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan akuntabel.

Penggeledahan dan Penyitaan Bukti di Tiga Kota

Untuk memperkuat konstruksi perkara, tim penyidik KPK telah bergerak cepat dengan melakukan penggeledahan di 16 lokasi strategis. Operasi penggeledahan ini tidak hanya terpusat di Kabupaten Mempawah, tetapi juga menyasar beberapa lokasi di Sanggau dan Pontianak, Kalimantan Barat.

Sasaran penggeledahan mencakup sejumlah kantor dinas dan rumah pribadi yang diduga terkait dengan aliran dana atau pelaksanaan proyek. Beberapa perusahaan swasta yang kantornya turut digeledah antara lain PT Dua Agung, PT Gilgal Batu Alam Lestari, dan PT Aditama Borneo Prima. Dari serangkaian penggeledahan tersebut, KPK berhasil menyita berbagai dokumen penting dan sejumlah barang bukti elektronik yang diduga kuat berkaitan dengan kasus ini.

Fokus pada Proses Lelang Proyek

Menurut KPK, fokus utama penyidikan saat ini adalah mendalami proses lelang proyek peningkatan jalan di Mempawah tersebut. Informasi awal yang diperoleh penyidik mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan yang signifikan dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk proyek ini.

“Penanganan perkara di Mempawah, yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada peningkatan jalan ya, proyek pembangunan jalan di Mempawah,” ungkap Budi Prasetyo, mengutip Antara.

Untuk mendalami hal ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi. Pemeriksaan saksi dilakukan di beberapa tempat, termasuk di Polda Kalimantan Barat dan bahkan satu saksi diperiksa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pontianak. Para saksi yang diperiksa terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat pemerintahan hingga pihak swasta yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat.

Keterangan dari para saksi ini diharapkan dapat memberikan titik terang mengenai bagaimana praktik korupsi dalam proyek jalan ini terjadi, siapa saja aktor yang terlibat, dan bagaimana modus operandinya.

Komitmen KPK Berantas Korupsi Infrastruktur

Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mempawah ini menambah daftar panjang penanganan perkara korupsi di sektor infrastruktur oleh KPK. Proyek-proyek infrastruktur yang menelan anggaran besar memang kerap menjadi sasaran empuk bagi para koruptor untuk mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok.

KPK menegaskan akan terus mengumpulkan bukti dan keterangan untuk memperkuat konstruksi perkara dan memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Proses hukum akan terus berjalan demi tegaknya keadilan dan upaya penyelamatan keuangan negara.

Lembaga antirasuah ini juga berharap dukungan penuh dari masyarakat dalam setiap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Partisipasi publik dalam mengawasi jalannya proyek-proyek pemerintah dan melaporkan dugaan penyimpangan dianggap krusial untuk menciptakan Indonesia yang lebih bersih dari korupsi. Detail lebih lanjut mengenai konstruksi perkara dan identitas para tersangka akan diumumkan oleh KPK pada waktu yang tepat seiring dengan perkembangan penyidikan.